Rabu, 05 September 2018

Ini Daerah dengan Rekor Jumlah Anggota DPRD Jadi Tersangka KPK Tertinggi

Published by By Admin on Rabu, 05 September 2018  | No comments


Sudah sejak lama Indonesia mencanangkan gerakan anti korupsi. Bahkan di kurikulum sekolah pun ditanamkan budaya anti korupsi. Namun nyatanya tak ada perubahan besar. Dari waktu ke waktu masih saja ada korupsi yang nilainya sangat fantastis. Belum satu kasus selesai timbul lagi kasus yang lain, bahkan tak jarang kasus lama sudah lupa karena saking banyaknya kasus.

Ada fenomena yang cukup bisa membuat kita miris, yakni perilaku korupsi berjamaah. Tentu perilaku ini disamping melibatkan banyak orang juga nilai uang yang dikorupsi biasanya cukup fantastis besarnya. Ambil contoh kasus korupsi e-KTP. Dengan nilai proyek Rp. 5,9 T hampir separuhnya dikorupsi.

Beberapa kasus korupsi berjamaah melibatkan anggota DPRD telah beberapa kali terjadi, ini 2 daerah dengan rekor tertinggi :

Kota Malang

KPK membabat hampir semua anggota DPRD Kota Malang. Dari total 45 anggota DPRD aktif, 41 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK dan sudah ditahan. Penetapan ini menjadi rekor KPK dalam menjerat anggota DPRD aktif sebagai tersangka kasus korupsi.

Para anggota DPRD Kota Malang itu diduga menerima suap dan gratifikasi terkait pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015. Mereka diduga menerima fee dengan kisaran antara Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta.

Sumatera Utara

 
Sumatera Utara memegang rekor penetapan tersangka KPK terhadap anggota DPRD dalam satu kasus. Tercatat setidaknya 50 anggota DRPD Sumut yang dijerat tersangka oleh KPK karena diduga terlibat kasus suap.

Namun, para tersangka itu berasal dari dua periode DPRD Sumut, yakni periode 2009-2014 dan periode 2014-2019. Beberapa di antaranya tercatat sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota DPRD.

Mereka diduga menerima suap dengan kisaran Rp 300 juta hingga Rp 350 juta dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumut. Suap tersebut terkait proses persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut periode 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut pada tahun 2015.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz menduga, korupsi berjamaah itu akibat kultur politik yang tidak sehat dari para politisi dan pejabat publik. Karena itu, ICW mendukung upaya KPU untuk menolak mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg di Pileg 2019.

"Iya rekor, kalau penyebab korupsi multi reason. Mulai dari biaya politik tinggi sampai dengan perilaku koruptif. Dan kejahatan itu lintas partai dan lintas umur, jenis kelamin, dan lain-lain," kata Donal ketika dihubungi, Rabu (5/9).

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya menyebut, bahwa para anggota dewan itu diduga memanfaatkan kewenangan yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan.

"Memanfaatkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan legislatif sebagai pintu yang membuka peluang terjadinya kongkalikong antara eksekutif dan legislatif untuk mengamankan kepentingan masing-masing ataupun mengambil manfaat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya," kata Agus dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (3/4).




Filed in :
About the Author

Write admin description here..

0 komentar:

    If you would like to receive our RSS updates via email, simply enter your email address below click subscribe.

Indonesia Landscape

Indonesia Landscape

Discussion

Follow by Email

Blogger template. Proudly Powered by Blogger.
back to top